News

Cipayung Plus SE-Bali X Mahasiswa Gelar 'Panggung Rakyat' Sampaikan Tuntutan Soal Sengkarut Minyak Goreng hingga G20

Kamis, 14 Apr 2022

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam cipayung plus se-bali X mahasiswa menggelar aksi “Panggung Rakyat”, Rabu Sore 13/4/2022. Mereka terdiri dari PD KMHDI Bali, KOMDA II PP PMKRI, PC KMDI Denpasar, PC KMHDI Buleleng, DPC PMKRI Denpasar, DPC GMNI Denpasar, BPC GMKI Denpasar, HMI Singaraja, dan PC PMII Denpasar.

Beberapa permasalahan disampaikan dalam aksi yang berjalan damai tersebut. Diantaranya terkait permasalahan kenaikan BBM, sengkarut minyak goreng, perhelatan G20, pemulihan ekonomi pariwisata Bali, penundaan pemilu hingga jabatan presiden 3 periode.

Videographer : Arief Wanso

video terkait

'ALIANSI BALI JENGAH' Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Pemberantasan Mafia Migas Hingga Soal Otonomi Khusus Papua

Ratusan massa dari berbagai elemen mahasiswa, masyarakat dan komunitas yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Bali Jengah, turun ke jalan dan berunjuk rasa di jalan kawasan kampus Universitas Udayana Denpasar untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Sabtu (10/9/2022) sore. Dalam aksi yang berlangsung  mulai pukul 16.00 sampai 17.30 Wita, massa memulai aksinya dari depan kampus Universitas Udayana, dengan berjalan kaki, dan sebagian lainnya menuntun sepeda motor sebagai perumpamaan kesulitan rakyat terhadap naiknya harga BBM. Mereka menuju perempatan Jalan Raya Sudirman, lanjut ke Jalan Dewi Sartika samping Mall Robinson dan berakhir saat penyampaian orasi di mimbar bebas yang berada di samping halte bus kampus Unud Sudirman. Mimbar bebas ini merupakan bentuk solidaritas mereka kepada masyarakat dalam menyikapi kenaikan harga BBM khususnya, serta menyikapi juga beberapa permasalahan di Indonesia yang tentunya berdampak buruk bagi masyarakat kecil.Dalam poin tuntutanya, mereka menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM, mendesak presiden untuk mengevaluasi BPH Migas dan memberantas mafia migas, menolak  pemangkasan upah buruh dan Undang Undang Cipta Kerja, mendesak Presiden untuk tuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Selain itu mereka mendesak Presiden untuk menarik aparat dan mencabut otonomi khusus jilid 2 di tanah Papua, dan menolak kebijakan ekonomi yang menguntungkan investor yang  mengabaikan hak rakyat pada perhelatan G-20, serta mendesak presiden untuk menghapus pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.Reporter : WilliVideographer : Wayan ArfianArtikel selengkapnya : http://bit.ly/3cZauiU