News

Aliansi BEM se-Bali Kritisi Penanganan Pandemi yang Dilakukan Pemerintah

Rabu, 25 Aug 2021

Puluhan mahasiswa melakukan unjuk rasa, orasi, dan aksi simbolis di depan Kantor Gubernur Bali di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Sumerta Kelod, Denpasar, Senin (23/8/2021). Mereka merupakan Aliansi BEM se-Bali Dewata Dwipa yang menuntut pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi Bali, untuk lebih optimal dalam penanganan pandemi Covid-19. Para mahasiswa memulai aksi  dengan berjalan kaki dari parkir timur Lapangan Bajra Sandhi, Renon sekitar pukul 15.00 Wita, menuju depan Kantor Gubernur Bali. Sesampai di sana mereka langsung melakukan orasi secara bergiliran.

Mereka juga melakukan aksi simbolis dengan menggunakan nasi bungkus dan tas berisi sembako untuk menunjukkan bagaimana susahnya masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Aksi mereka bertajuk ‘Duka Cita Rakyat Bali Atas Kegagalan Pemerintah Menangani Pandemi’.


Reporter : Suryadi
Videographer : Wayan Arfian
Artikel selengkapnya : https://bit.ly/3vseb5g

video terkait

'ALIANSI BALI JENGAH' Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Pemberantasan Mafia Migas Hingga Soal Otonomi Khusus Papua

Ratusan massa dari berbagai elemen mahasiswa, masyarakat dan komunitas yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Bali Jengah, turun ke jalan dan berunjuk rasa di jalan kawasan kampus Universitas Udayana Denpasar untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Sabtu (10/9/2022) sore. Dalam aksi yang berlangsung  mulai pukul 16.00 sampai 17.30 Wita, massa memulai aksinya dari depan kampus Universitas Udayana, dengan berjalan kaki, dan sebagian lainnya menuntun sepeda motor sebagai perumpamaan kesulitan rakyat terhadap naiknya harga BBM. Mereka menuju perempatan Jalan Raya Sudirman, lanjut ke Jalan Dewi Sartika samping Mall Robinson dan berakhir saat penyampaian orasi di mimbar bebas yang berada di samping halte bus kampus Unud Sudirman. Mimbar bebas ini merupakan bentuk solidaritas mereka kepada masyarakat dalam menyikapi kenaikan harga BBM khususnya, serta menyikapi juga beberapa permasalahan di Indonesia yang tentunya berdampak buruk bagi masyarakat kecil.Dalam poin tuntutanya, mereka menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM, mendesak presiden untuk mengevaluasi BPH Migas dan memberantas mafia migas, menolak  pemangkasan upah buruh dan Undang Undang Cipta Kerja, mendesak Presiden untuk tuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Selain itu mereka mendesak Presiden untuk menarik aparat dan mencabut otonomi khusus jilid 2 di tanah Papua, dan menolak kebijakan ekonomi yang menguntungkan investor yang  mengabaikan hak rakyat pada perhelatan G-20, serta mendesak presiden untuk menghapus pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.Reporter : WilliVideographer : Wayan ArfianArtikel selengkapnya : http://bit.ly/3cZauiU